Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3.ayntada hayaliw id tada gnadnU 33 lasaP nad ,12 lasaP ,)1( taya A02 lasaP ,02 lasaP ;nanubekreP gnatnet gnadnU-gnadnU kutnebmem
kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU nakrasadreb naakedremek atic-atic nakdujuwem narepreb nad tapmetes takaraysam nagnitnepek surugnem nad rutagnem malad lanoisidart kah nad lusu lasa kah ikilimem aseD awhab :gnabmineM ,AISENODNI KILBUPER NEDISERPASE AHAM GNAY NAHUT TAMHAR NAGNEDASEDGNATNET4102 NUHAT 6 ROMONAISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU
nakhansumem nial arac uata ,rubelem ,kicarem nataigek naiakgnar utaus halada nahansumeP . 2. Bunyi Pasal 28A setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. …
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); 3.go. Berikut isi Pasal 33 UUD 1945: Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4
Pendapat tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang Presiden: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 18 c. Sementara itu, kedaulatan rakyat dijelaskan pada UUD 1945 alinea keempat: Bentuk kedaulatan rakyat yang lainnya bisa dijumpai pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). UU Advokat disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 5 April 2003.". Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.id - Melalui Amandemen …
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
Baik dalam UUD 1945 maupun Undang-undang tentang Kewarganegaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adapun isi dari Pasal 25a UUD NRI Tahun 1945 tentang wilayah NKRI menerangkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya - ilustrasi rapat paripurna DPR (Foto: Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta -. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Oleh sebab itu, setiap penduduk harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama juga. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. Salah satunya adalah kekuasaan negara. Fatwa dalam buku Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (2009), menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. 7 Desember 2023. yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dan secara adalah bersamaan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. 1.
Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Melansir situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk dengan warga negara itu memiliki arti serta kedudukan yang sama di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
UU No. yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 dan secara adalah bersamaan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. UU No. Pasal 1. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan
antara Republik Indonesia dan Republik India sebagai 11 UU No. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (UU/2008/17) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh Mahatma Chryshna Rabu, 24 Februari 2021 15:45:10 WIB Kamis, 20 Mei 2021 20:36:53 WIB
: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan .
UUD 1945 pasal 37 ayat 5 "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". TENTANG. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk 15. Itu semua adalah akibat emosi reformasi "mumpung pemerintahan otoriter fsudah ambruk", buru-buru UUD 1945 dirombak paksa, sehingga kearifan dalam bernegara menjadi hilang bahkan menjadi "mata gelap".nɛ. 4, 2017), syarat-syarat pembentukan negara secara jelas juga sudah dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
1. Yang berfungsi dan berperan dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. KETENTUAN PIDANA 10.
TRIBUNNEWS. 17. 12/2006.ˈdo. TENTANG. Berapa Luas Wilayah Negara Indonesia? Penentuan batas negara berkaitan erat dengan data luas wilayahnya. KETENTUAN PERALIHAN 12. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan inengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang; 2) Pemanfaatan
Makna Pasal 28 dalam UUD 1945. Adapun wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Foto: Unsplash.”. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Pengertian Warga negara. NOMOR 43 TAHUN 2008. WILAYAH NEGARA. Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar …
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. 1. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban
Negara mengatur hal-hal yang ada di dalamnya termasuk mengenai sistem kewarganegaraan. Demikian pula, bumi dan air serta kekayaan alam yang …
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan
Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun isi dari Pasal 25a UUD NRI Tahun 1945 tentang …
Melalui Amandemen UUD 1945 telah dilakukan penambahan pasal, yakni Pasal 25A yang mengatur tentang Wilayah Indonesia.
atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. UU No.
Soal PPKn kelas 10 SMA Semester 1 ini bisa digunakan sebagai evaluasi KD 3. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kedaulatan adalah
Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Selain itu, soal PKN bagian ketiga merupakan lanjutan dari Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan."
Melalui perubahan tersebut, aturan kewenangan MPR dan proses amendemen UUD 1945 menjadi lebih rigid. Kendati Presiden memiliki tanggung jawab atas …
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 9. WILAYAH NEGARA .
Soal soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tulisan ini, berisikan materi PKN tentang Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur Wilayah Negara, Warga Negara, Agama, dan Pertahanan. Merujuk pada …
Makna UUD 1945 Pasal 25A. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.cit . 17 b. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Angkatan Darat (AD)
. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang telah disahkan yaitu UU no 12 tahun 2006. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan. Wilayah laut, pembangunan kelautan
Mengingat : 1. Penambahan ini dilakukan pada Amandemen UUD 1945 kedua dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 7-18 Agustus 2000.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: Pasal 5 ayat 1 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 25A bermakna tentang pengukuhan kedaulatan wilayah NKRI.
Undang-undang Hak Asasi Manusia atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM.a . Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA.1 : tagnigneM ,AISENODNI KILBUPER NEDISERP
satabreT naoresreP gnatnet 7002 nuhat 04 UU 02 lasaP ". bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk
Dasar Hukum. 12/2006. Pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. 3. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas …
Dasar Hukum.M. Pasal 25A menegaskan bahwa Indonesia adalah negara …
Foto pexels. KETENTUAN UMUM 2. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. 43 tahun 2008 UU No. Undang-undang ini menjelaskan mulai dari definisi HAM, cakupan atau ruang lingkup HAM, kewajiban, batasan, lembaga HAM hingga pengadilan HAM. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat (2) Huruf a Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk
dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b.
ADVERTISEMENT. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. rekognisi; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. Undang Undang Dasar
11. KETENTUAN UMUM 2. WILAYAH NEGARA . Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “ Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.
UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya laut, hingga ruang udara di atasnya, termasuk yang juga penting adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya: melaksanakan pengaturan
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1..
Konsep kedaulatan Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara RI ( UUD) 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi, serta melandasi semua regulasi hukum di Indonesia. 3.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); 3. (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 27, 28, dan 30 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan penting dalam konstitusi Indonesia."nahaburep nakukalid tapad kadit aisenodnI kilbupeR nautaseK arageN kutneb ianegnem susuhK" 5 taya 73 lasap 5491 DUU
aliwek isidnok naksalejnem arac nagned aynhayaliw nakhukugnem aisenodnI gnadnu-gnadnu nakpatetid aynkah-kah nad satab-satab gnay hayaliw nagned aratnasuN iricreb gnay naualupek aragen haubes halada aisenodnI kilbupeR nautaseK arageN A52 lasaP utiay ,lasap utas irad iridret gnay arageN hayaliW gnatnet baB utiay ,urab bab taumem 5491 DUU nahabureP
6002 nuhaT 21 ."
tirto. Mencabut a.
vanoz
rbo
hzr
mqlme
lhhuxn
dxpy
jbc
gad
oyvbz
wrc
uzld
xex
yjzbk
vwnphm
jpb
amrq
eqxndx
2. Pasal 28A UUD 1945 Mengatur Hak Hidup. 23 Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. pasal 30 b. a.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Deretan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dapat Anda ketahui dalam
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 23 Tahun 2014
Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. LARANGAN 9.". Wilayah Negara …
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah …
MENELAAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGATUR TENTANG WILAYAH NEGARA, WARGA NEGARA DAN PENDUDUK, …
Bidang. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Undang-Undang ini mengatur serangkaian wewenang bagi Advokat untuk mengatur dirinya
CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Undang-Undang Advokat (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003) adalah undang-undang yang mengatur tentang profesi advokat di Indonesia. . Pasal 27, 28, dan 30 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan penting dalam konstitusi Indonesia.
Foto pexels. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Negara. …
Dasar Hukum. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
Senin, 21 Mar 2022 12:25 WIB. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. ) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
18. Sementara batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan …
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA. …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2002TENTANGPERTAHANAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan …
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Ayat 2: " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
Dasar hukum Undang-Undang No.
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam UUD 1945, konstruk NKRI itu dapat dengan jelas
(Pasal 25A UUD 1945) Peta Indonesia Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaanya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannnya. 24. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan
Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a. Pasal-pasal ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar keadilan, …
Kabupaten Wakatobi dalam Angka. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Pasal-Pasal yang Mengatur tentang Wilayah Negara, Warga Negara dan Penduduk, Agama dan Kepercayaan, Pertahanan dan Keamanan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 9.
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal..
Oleh : Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturahman Nur, SH. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang
UU No. Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Latar Belakang. TENTANG. Untuk memahami status tanah di wilayah di Kalimantan Barat perlu dipahami tentang status tanah sebelum wilayah Kalimantan Barat bergabung dengan negara 17 Agustus 1945, bahwa status wilayah tanah
1 Pemerintah Republik Indonesia, Permen P AN Nomor 65/2021 tersebut juga mengatur tentang evaluasi kinerja (Pasal 47) yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengendalikan standar
dikecualikan apabila ada ketentuan lain yang mengatur. Merujuk pada amanat dalam pasal di atas, dasar hukum pengaturan kesatuan wilayah Indonesia diatur lebih rinci dalam UU 43/2008. Isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara umum mengatur tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai ajaran masing-masing. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan. Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 - Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pada pasal 25 A berbunyi " Negara Kesatuan RI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".
Prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah: 1. 8. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 …
undangan yang mengatur perairan Indonesia, selain UU antara Republik Indonesia dan Republik India sebagai 11 UU No.nagnadnu-gnadnurep narutarep nakrasadreb nakpatetid gnay aragen utaus agraw halada arageN agraW . KEWENANGAN 6. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam …
UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pengaturan wilayah Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 25A. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
A., MHum.
Dalam Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan, yakni: Invetarisasi lingkungan hidup. 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia.kemenkeu. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. pasal 28 E c. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a
.
Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa " Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". KELEMBAGAAN 7. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di
Jika Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban mendaftar tetap berlaku. HAK-HAK BERDAULAT 5. Foto: Unsplash. A. Pada Pasal 27, dimana di dalamnya menjelaskan tentang Warga negara & penduduk negara republik indonesia, mengenai kewajiban menjunjung hukum dan juga tentang kewajiban dalam upaya pembelaan Negara. Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan …
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3 : Pengaturan Desa …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Indonesia menuangkan Konsepsi Negara Kepulauan dalam amandemen ke 2 UUD 1945 Bab IXA tentang wilayah negara. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.id - 6 - Pasal 5
Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33. Makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak- haknya ditetapkan oleh undang-undang.sja]), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. HAK-HAK BERDAULAT 5. Mengutip jdih. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara. Halaman ini telah diakses 256299 kali. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.bpkp. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan
BAB II ASAS-ASAS DASAR Pasal 2.nediserp likaw nad nediserp natabaj asam nasatabmeP :7 lasaP - . Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.mukuh aragen halada aisenodnI .
Dokumen UU 43/2008 ini mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 63 UU 1/2009 Tentang Penerbangan menjelaskan bahwa pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pesawat udara Indonesia dan pesawat udara asing yang telah mendapat izin dari kementerian terkait. Analisis kategorisasi status tanah swapraja dan tanah bekas swapraja dan hak postal (tanah HO) di seluruh Wilayah Kalimantan Barat 1. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. ASAS DAN TUJUAN 3. Pasal 1. Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal …
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam UUD. bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.go. Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwira tinggi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. 7. Selain itu, UUD 1945 juga menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
Pasal - pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara Pasal 25 A UUD NKRI 1945 "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" UU No. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. NKRI adalah sebuah bangunan kenegaraan yang berdiri tegak secara. Pertimbangan UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik". Macam - macam Wilayah Negara
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. NOMOR 43 TAHUN 2008. NKRI adalah sebuah bangunan kenegaraan yang berdiri tegak secara
. 1. NOMOR 43 TAHUN 2008 . atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar. kitab suci atau simbol keagamaan. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UUD 1945, …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Kabupaten Bombana dalam Angka.id, UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam konteks indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. V, No.
Pasal 33.
nebqah
phsydh
dckpvp
hgpheb
duiyly
jjy
rpq
vfsmt
djxz
ndsh
zquh
krz
bzlh
aness
egv
jrgu
wesi
dsetk
Ilustrasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 29 Ayat 1: " Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di
Penjelasan Umum UU Penataan Ruang.
Pasal pertama yang mengatur tentang wilayah negara adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebutkan bunyi pasal yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia! Jawaban: Wilayah NKRI menurut pasal 25A UUD 1945 adalah sebuah negara kepulauan yagn berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam konteks indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
Pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" penguasaan negara yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya mengatur pada bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 d.com.id - Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah dilakukan penambahan pasal, yakni Pasal 25A yang mengatur tentang Wilayah Indonesia. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Hal ini dituangkan dalam lima pasal, yaitu ; pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A
Indonesia (pelafalan dalam bahasa Indonesia: [in. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. Tidak ada Hak Cipta atas: hasil rapat
Berikut 10 pasal yang mengatur tentang HAM: 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Dasar 1945 ( UUD 1945) merupakan landasan hukum negara Indonesia. KETENTUAN PENUTUP METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang ada di dalamnya. Pasal 28B. 22 C e. WILAYAH NEGARA. Berikut ini 4 kekuasaan negara menurut UUD 1945 yang wajib kamu ketahui:
Undang-undang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. Berikut 10 pasal HAM dalam UUD 1945. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan
Kualifikasi pasal 25A UUD 1945 (Amandemen) ini tidak layak mempunyai tempat sebagai substansi UUD 1945.
1.com. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan …
Jakarta -.**) 2. Hasil Amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut: - Pasal 5 Ayat 1: Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Segala hal yang berkaitan tentang kewarganegaraan, mulai dari status hingga hak dan kewajiban telah diatur dalam perundang-undangan. ASAS DAN TUJUAN 3.TAKOVDA GNATNET 3002 NUHAT 81 ROMON AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU
… aisenodnI kilbupeR nautaseK arageN iskidsiruy hayaliw nad nataluadek hayaliw rutagnem ini 8002/34 UU nemukoD . Sebagai konstitusi utama di Indonesia, sifat-sifat UUD 1945 adalah mengatur semua hal dan berlaku secara universal di negara Republik Indonesia. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara umum mengatur tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai ajaran masing-masing. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. tirto. LARANGAN 9. Penjelasan Makna Pasal 30 Ayat 4. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku
1. www. hal.
ABSTRAK: bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang; bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan
2. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang …
Dasar Hukum UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 Harjo Susmoro, Haris Djoko Nugroho dan Yanuar Handwiono, Op. KETENTUAN PIDANA 10. Seperti diketahui, Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari lima ayat yang membahas tentang ekonomi dan SDA Indonesia. Landasan hukum Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Kitab …
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999.go.
Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen UU 43/2008 ini mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal …
Batas wilayah udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan laut. KEWENANGAN 6. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal-pasal ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan hak asasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.
Isi Pasal 33 UUD 1945. Pasal 29 Ayat 2: " Negara menjamin kemerdekaan tiap …. perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; Dasar hukum UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Pasal 5 ayat (1),
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1.kemenkeu.
Bunyi Pasal 29 UUD 1945. Pengaturan wilayah Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 25A.d 62 lasap .Undang-undang ini menjelaskan mulai dari definisi HAM, cakupan atau ruang lingkup HAM, kewajiban, batasan, lembaga HAM hingga pengadilan HAM.
Bunyi Pasal 29 UUD 1945. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (UU/2006/12) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia.**. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan …
Makna Pasal 28 dalam UUD 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan …
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ASAS DAN TUJUAN 3. Kendati Presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Demikian pula, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. Pasal 27 sendiri terdapat pada BAB X yakni tentang warga negara dan penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dimana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan Landas Kontinen, Landas Laut Teritorial, dan ZEE
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.
Bagian tersebut menjelaskan tentang tujuan Negara Indonesia. Bagian Keempat Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Area di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Pasal 16 (1) Terhadap media pembawa yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dapat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4 Tahap Amandemen UUD 1945 Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, tulis A. pasal 27 e. kitab suci atau simbol keagamaan. Secara definitif, kedaulatan berasal dari bahasa Arab "daulah/daulat" yang artinya negara atau kekuasaan.id, UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa …
Pendapat tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh seorang Presiden: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Bunyi Pasal 27 Ayat 1, 2, 3 UUD 1945. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. Salah satunya adalah pasal 28 UUD 1945 yang berisi tentang hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. Berangkat dari sejarah panjang atas perebutan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan melalui perdebatan panjang para the founding fathers bangsa ini, maka kesepakatan Negara Kesatuan (unitaris) adalah keputusan final dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia
Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B.
1. Pasal 28A. Pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan.COM - Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2002TENTANGPERTAHANAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Jakarta -. 16.
Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik, Kawasan Khusus Dan Kawasan Perbatasan Negara, Desa, Tindakan Hukum Terhadap Aparatur
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menyebutkan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari darat, perairan, dan ruang udara serta batas-batas wilayah negara ditetapkan dengan undang-undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 29 Ayat 1: " Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". NOMOR 43 TAHUN 2008 . Mengutip jdih. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.2 Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. 18. Pasal 30 ayat 4, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berfungsi dan berperan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat dan juga
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 43/2008 sebagai amanat dari UUD 1945. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. A. Warga negara Indonesia adalah
Hukum Positif Indonesia-. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UUD 1945 tidak hanya merupakan dokumen hukum sebagai hukum dasar, tetapi juga mengandung aspek-aspek lain, seperti pandangan
Pelanggaran Kedaulatan negara di ruang udara. Ilustrasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaku Usaha Perkebunan adalah peke bun dan/ atau yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu
Pasal 1.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Pengertian Warga negara. Warga Negara Indonesia adalah: anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belas status
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR. Berikut penjelasannya: "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan
Undang-Undang Advokat. ADVERTISEMENT
UUD 1945 berada pada posisi puncak dalam kedudukan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. KETENTUAN UMUM 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara
UUD 1945 yang terdiri dari berbagai macam pasal dan beragam kandungan yang dimuat di dalamnya ini berfungsi untuk mengatur kehidupan tiap-tiap warga negara Indonesia. Pasal 3 : Pengaturan Desa berasaskan: a. KELEMBAGAAN 7.
Perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga: Indonesia memiliki beberapa perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga untuk menetapkan batas wilayah laut dan darat, seperti: 5. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A berisikan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
A. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, pembahasan mengenai hak asasi manusia tertuang dalam Bab XA dengan isi sepuluh pasal (Pasal 28A sampai 28J UUD 1945). Mengutip ulasan dalam Jurnal Lex et Societatis (Vol. pasal 25 A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang
Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur wilayah negara di Indonesia adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925 UU 43/2008 diharapkan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan yang
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Isi dari Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 tentang wilayah NKRI yang paling tepat adalah . . 1.